Masuknya proses penyidikan atas dugaan korupsi dana keaksaraan fungsional (KF) alias pengentasan buta aksara di NTB disinyalir akan berimbas besar. Selain pada proses hukum yang akan menyeret banyak tersangka, juga pada jumlah warga belajar yang disinyalir belum tuntas. Kemungkinan besar akan bertambah dari data terakhir yang disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB.
INDIKASI ini terlihat dari dugaan korupsi yang sekarang di proses Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan ada juga yang di proses di Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Diketahui jumlah warga belajar yang dilaporkan fiktif. Artinya, disinyalir banyak sebenarnya penduduk NTB yang masih buta aksara yang tidak tersentuh.
Humas Kejati, Sugiyanta, SH saat menjawab Suara NTB di Mataram Selasa (10/3) kemarin menjelaskan, laporan fiktif yang dimaksudkan adalah semisal ada warga belajar yang dilaporkan 1000 orang namun faktanya tidak demikian. Kemungkinannya, kata Humas Kejati ini memang ada warga belajar yang belum dibelajarkan. “Warga yang belum sebenarnya bisa jadi bertambah begitu juga dengan tersangkanya nanti,” sambungnya.
Indikasi lainnya yang dijadikan pembenaran atas kemungkinan masih banyaknya warga belajar yang belum dibelajarkan adalah dugaan fiktifnya lembaga penyelenggara kegiatan pengentasan buta aksara.
Sekretaris Dikpora NTB, Drs. H. Muhammad Najib, MM kepada Suara NTB beberapa waktu lalu memungkinan adanya penambahan jumlah warga belajar yang sebenarnya belum dibelajarkan. Data terakhir Dikpora NTB menyebutkan sekitar 413 ribu orang yang belum.
Dari data itu, dikatakan Najib mengacu pada proses hukum atas kasus dugaan korupsi mensinyalir masih adanya warga belajar yang sebenarnya belum dibelajarkan. “Kemungkinan bisa bertambah atau bisa tidak, tergantung proses penyelidikan hukum nantinya,” ungkap Najib menambahkan. Menyadari hal itu, sekretaris Dikpora NTB ini mengatatakan Dikpora menargetkan tahun 2012 mendatang dipastikan persoalan buta aksara di NTB sudah tidak ada lagi.
Sebelumnya, Kadis Dikpora NTB, Drs. H. Ma’shum, MM menyebutkan tingginya jumlah buta aksara di NTB mencapai 14 persen dari usia 15 tahun keatas ini menempatkan NTB secara nasional berada pada urutan setara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.
“Karena urutan buta aksara kita ke 32 makanya IPM NTB sama dengan itu,” ucapnya. Buta aksara inilah katanya yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Dikpora NTB agar bisa menggeser IPM NTB sampai ke urutan ke 20-an seperti yang dicita-citakan era Gubernur NTB, KH. M.
Dengan adanya indikasi akan terjadi penambahan warga belajar yang akan dibelajarkan tidak menutup kemungkinan tugas Dikpora akan semakin berat terhadap pengentasan buta aksara yang masih banyak di bumi gora ini. Mampukah? (rus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar