CALEG-CALEG NTB yang Lolos ke Senayan

Sepuluh orang anggota DPR RI dari NTB pada pemilihan umum (pemilu) calon legislatif (caleg) 2009 sudah bisa digambarkan. Sepuluh orang yang kemungkinan besar dapat tersebut disebutkan Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, SAg., MSi. Mereka adalah tiga orang dari Partai Demokrat, dua orang dari Partai Golkar, lainya satu orang dari PDIP, satu orang dari PAN, satu orang dari PPP, dan PKS. Caleg terakhir yang akan duduk di senayan dinyatakan ditentukan dari prolehan Suara di kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

Dari rekap dua kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa itu, suara anggota DPR RI yang akan kemungkinan berpeluang terpilih berasal dari caleg partai Hanura, Gerindra dan Golkar. “Untuk kursi ke sepuluh ini Golkar kemungkinan dapat caleg ke tiga, atau mungkin Hanura atau Gerindra,” ucap Fauzan yang pembacaannya berdasar perolehan suara dibagi dengan harga kursi senayan yang diperebutkan para caleg.

Menjawab Wartawan di Mataram Rabu (29/4) kemarin, Fauzan menyebutkan selain dari harga kursi yang sementara diketahui 10 ribu per orang, prolehan suara masing-masing partai terangnya juga sangat berpengaruh pada keputusan siapa caleg yang akan melenggang di kursi senayan nantinya.

Dua kabupaten tersebut ditargetkan KPU NTB, Rabu (29/4) kemarin sudah datang rekapitulasinya. Sehingga hari ini, KPU NTB bisa melanjutkan pleno yang sempat tertunda karena keterlambatan kedua kabupaten mengirim rekapnya. Berdasakan jadwal yang ditetapkan awalnya, Senin (27/4) lalu pleno KPU NTB menetapkan calon-calon yang menang dan bisa duduk di kursi yang diinginkan sudah kelar. Hanya karena persoalan teknis di dua kapupaten ini sehingga terpaksa di tunda.

Kamis hari ini, KPU wajib melanjutkan pleno yang tertunda tersebut. Pasalnya, Jumat esok dijadwalkan KPU NTB harus mengikuti pleno nasional. Serta tanggal 9 Mei mendatang sudah harus ditetapkan. Hambatan keterlambatan Bima dan Dompu dinilai Fauzan terletak di PPK. Selain karena rumit penghitungan, kemungkinan besar karena banyaknya protes dari peserta pemilu. “Bisa jadi PPK juga tidak bisa hadapi tekanan,” imbuhnya.

Adapun untuk kursi DPD RI, disebutkan pun masih belum bisa ditetapkan. Hanya saja dari angka rekap sementara terlihat hanya dua yang sudah bisa dipastikan. Yakni HL. Muhyi Abidin dan Farouk Muhammad. Dua calon DPD lainnya diperebutkan oleh Diyah Ganefi, L. Supardan, TGH. Maliki Sami’un dan Suhaimi.

Mengenai suara perempuan di parlemen NTB dimungkinkan tidak bisa mencapai 30 persen. Hal ini, berdasarkan hasil rekapitulasi suara sementara. Dimana, hanya ada lima caleg yang kemungkinan besar dapat kursi di DPRD NTB. Mereka disebutkan Fauzan Endang Yuliati caleg PDIP, Hj. Warti’ah caleg PPP, Baiq Indah caleg Golkar, Istiningsih SAg caleg PKS dan terakhir Lale Yaqutunnafis caleg PBB.

Atasi Potensi Konflik Pemilu, pemerintah lebih berinisiatif dan toga diharap netral

By

Rusliadi

Mengatasi potensi konflik menjelang pemilihan umum (pemilu) calon legislatif (caleg) 9 April 2009 mendatang dininai tidak hanya cukup dengan memberikan imbauan. Pasalnya dengan hanya memberikan imbauan tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Pemerintah diharapkan lebih punya inisiatif untuk mengatasi fenomena tersebut.

Tokoh Kristen, Yahya Mugiono salah satunya menerangkan pemerintah diharapkan punya inisiatif mengumpulkan para tokoh agama dan para tokoh yang berpengaruh lainyya di tengah masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Upaya memberikan penyadaran ini cukup penting.

Disadari, potensi konflik yang mengancam NTB bisa saja meledak kearah situasi dan kondisi yang tidak diinginkan. Selama ini yang bisa dilakukan tokoh agama terangnya hanya memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Semua pihak diharapkan bisa saling mengerti perbedaan dan saling menghargai satu sama lainnya. Menurut Yahya, terjadinya konflik selama ini tidak lepas dari sikap masyarakat yang mudah sekali terprovokasi.

Setali tiga uang dengan Yahya, TGH. L. Zainuri, LC mengutarakan pemerintah diharapkan lihai mengatasi potensi konflik agar tidak meledak. Melihat situasi sekarang, keterlibatan banyak tokoh agama dalam permainan politik praktis dinilai Zainuri membuat masyarakat sedikit terkota-kotak.

Berangkat dari hal itu, kiranya toga dan toma yang diajak dalam upaya memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat disarankan pada toga yang masih netral. Pemerintah disarankan kandidat doktor yang sekarang menjadi salah satu pengasuh ponpes Nurul Hakim Kediri ini, pemerintah harus menggandeng stakeholder hingga ke tingkat dusun.

Libatkan toga alias tuan guru. Pasalnya, sifat masyarakat NTB selama ini masih sangat menghormati tuan guru. Kembali ditegaskan Zainuri, tuan guru yang dilibatkan adalah tuan guru yang memposisikan diri secara netral. Kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan. ”Takutnya yang dilakukan adalah provokasi,” imbuhnya.

Masyarakat ketika terjadi konflik dinilai tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Tugas tuan guru dan para tokoh agama lainnya bergandengan dengan pemerintah untuk bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Pembangunan Pertanian NTB Belum Fokus

Pembangunan pertanian NTB selama ini belum menunjukan arah yang jelas. Berbagai persoalan masih muncul. Padahal, sektor pertanian paling banyak meraup tenaga kerja. Ketika bicara soal kesejahteraan petani, hal ini masih menjadi pertanyaan terbesar yang belum terjawab.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Rosiady H Sayuti menilai pembangunan pembangunan selama ini belum fokus. Demikian pengakuanya saat menyampaikan pemaparan seminar nasional mengangkat soal kebijakan pembangunan pertanian di NTB Sabtu (14/3) lalu.

Rosiady menyebutkan produksi pertanian NTB banyak yang potensial. Semuanya bisa dikembangkan dengan baik. Hanya saja, belum ada yang mengarah pada satu komoditi yang fokus untuk dikembangkan. Ia mencontohkan Provinsi Gorontalo yang telah mampu mengembangkan komoditas jagung.

“Di Gorontalo itu sekarang sudah memiliki laboratorium jagung yang kabarnya terbesar di dunia,” tuturnya. NTB tegasnya mengingat potensi yang ada disadari bisa seperti Gorontalo. Tinggal sentuhan fokus terhadap komoditi apa yang akan dikembangkan.

Menyadari hal itu, ditegaskan Rosiady sektor rumpun hijau dalam dunia pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura era NTB bersaing ini akan fokus dalam mengembangkan beberapa komoditi. Pertama disebutkan Kepala Bappeda adalah rumput laut. Dikatakan selama ini yang baru bisa dikembangkan sekitar 30 persen. Tersisa 70 persen katanya yang bisa dikembangkan.

Selain rumput laut, komoditi jagung dan kedelai tahun ini akan fokus. Kedelai Bima ungkapnya dibanding dengan kedelai impor katanya lebih baik. Kedepan diangankan Rosiady, NTB diharapkan punya pabrik perkedelean yang pengembangannya tidak kalah dengan Gorontalo yang mengembangkan jagung. Potensi lahan kering yang masih luas mencapai 1,8 juta hektar (ha) di seluruh NTB. Selanjutnya dalam dunia peternakan akan dikembangkan komoditas sapi dengan program bumi sejuta sapi.

Tingginya produksi pertanian NTB selama ini masih dipertanyakan kemana larinya. Pasalnya, tak terlihat bukti nyata tingginya produksi dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Harapan pemerintah memang setiap produksi pertanian dapat bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Namun hal itu belum tampak secara riil. Bahkan data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani selalu menunjukkan angka rendah. Di bawah rata-rata 100 sehingga indikator kesejahteraan petani masih terbilang rendah pula.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (BPTP) NTB, Dwi Praptomo Sujatmiko menilai dalam pengembangan pertanian tidak terlepas dari pemasaran. Sektor produksi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada pemasarannya. Ia menyarankan pentingnnya pengembangan pertanian pada aspek agribisnis dan agroindustrinya. “Pemerintah harus melakukan pendekatan agribisnis karena semuanya terangkum di sana,” imbuh Dwi.

Khusus dalam pengembangan agroindustri pertanian dalam penilaian kepala BPTP NTB ini petani NTB masih memerlukan banyak perhatian. Dimana basisnya masih bercirikan keterbatasan modal. Tidak kalah parahnya, rendahnya tingkat kependidikannya. Dukungan infrastruktur sarannya harus terus dikembangkan. Pasalnya hal itu diyakini banyak membantu dalam pertumbuhan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani.

Menjawab masih lemahnya pasar, Kepala Bidang Agroindustri Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Abdul Haris, MSc, MM mengutarakan semua komoditas pertanian yang akan dikembangkan harus berorientasi market. Pasalnya pengaruh krisis global dinilai berpengaruh terhadap tingkat pengembangan pasar, terutama ekspor selama ini.

Menyingnggung beberapa komoditas yang akan dikembangkan seperti rumput laut, ia katarakan selama ini masih kecil nilai ekspornya. Ia menyebut masih kurang dari 1000 US dolar. Menyadari potensi yang dimiliki NTB cukup besar, ia mengatakan terdapat peluang untuk lebih besar tingkat ekspornya. Karenanya, ia menyarankan untuk all out.

Komoditas ekspor lainnya yang memiliku peluang besar ungkapnya adalah jambu mete. Dimana kapasitas produksi yang bisa dikembangkan sebenarnya bisa 2000 ton. Namun hingga sekarang NTB baru mencapai 800 ton saja.

Terakhir, disampaikan Haris, tembakau Virginia yang dimiliki NTB harus terus diperjuangkan. Sedikitnya 58 ribu hektar bisa dikembangkan. Namun sekarang yang bisa dikembangkan 22 ribu hektar saja. Perjuangan dapat cukai harus terus untuk bisa memberikan tambahan kesejahteraan pada masyarakat. Tidak saja Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) saja yang mendapat cukai.

Banyak lagi potensi besar yang bisa fokus untuk dikembangkan. Setidaknya ada kesadaran dari pemerintah sendiri untuk mau lebih fokus dalam memfasilitasi usaha pengembangan pertanian ini. Sapta Arlia, salah satu pengusaha pertanian menyentil, paradigma masih harus diperbaiki. Terutama keinginnya dalam berbinsis didunia pertanian yang menurutnya bisa dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitiannya, ia sangat menherankan alumi di Fakultas Pertanian sendiri masih minim upayanya untuk menjadi pebisnis dalam dunia pertanian. Kuliah hanya ingin jadi PNS membebani Negara masih katanya lebih mendominasi ketimbang pengembangan agribisnis dan agroindustri. (rus)

Berat, Tantangan Pembangunan NTB

Oleh

Rusliadi

Tantangan pembangunan di NTB dinilai cukup berat. Hal ini terlihat dari beberapa factor. Antara lain, masih tingginya angka kemiskinan. Secara nasional, jumlah angka kemiskinan di NTB menempatkanya pada urutan ke enam. Selanjutnya Indeks pembangunan manusia (IPM) NTB masih diurutan ke 32 terendah nomor 2 dari 33 provinsi.

Demikian diasumsikan perwakilan Bank Dunia (the world bank) Ihsan Haerudin saat menyampaikan latar belakang perencanaan Public Expenditure Analysis Capacity Harmonization (PEACH) NTB dalam kegiatan Lokakarya PEACH (Analisis pengeluaran public peningkatan kapasitas) di Aula Bappeda NTB Kamis (5/3) kemarin. Di mana faktor dijadikan latar belakang akan digelarnya PEACH di NTB yang berdasarkan assesmen yang telah dilakukan 15-17 Januari 2009 lalu.

Ihsan menambahkan factor lainnya yang melatarbelakangi beratnya pembangunan di NTB adalah rendahnya pendapatan perkapita NTB yakni berada pada urutan ke tiga terendah secara nasional. Selain itu, kesenjangan pendapatan antaran sector pertambangan (sektor ekstraktif) dengan sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih rendah, berkisar 95 berada di bawah rata-rata nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang masih didominasi pertambangan, padahal penduduk yang bekerja di sektor pertambangan kurang dari 1,6 persen di banding yang bekerja di sektor pertanian. Lainnya, lanjut Ihsan, tingginya marginalisasi kaum perempuan.

Diakui Ihsan, pertumbuhan penerimaan provinsui terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hanya saja, hal itu belummaksimal digunakan untuk peningkatan investasi pembangunan. Alokasi angaran selama ini menurutnya masih berkutat pada sektor-sektor kunci yang rendah, dan secara relative terhadap sektor pemerintahan umum.

Penganggaran dinilai selama ini lebih dititik beratkan pada anggaran rutin. Serta kapasitas realisasi anggaran, serta untuk investasi pembangunan di tahun 2008 masih terbilang rendah. Ihsan katakan, hadirnya Gubernur baru NTB 2008-2013 dengan mencanangkan visi-misi di antaranya, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, mendorong alokasi anggaran yang pro rakyat miskin dan pengembangan ekonomi masyarakat yang handal diharapkan dapat terwujud.

Redam Potensi Konflik Menjelang Pemilu

Semua Pihak Harus Bergerak

Oleh

Rusliadi

Memasuki tahun 2009 ini, ada dua agenda besar pertarungan politik. Yakni perebutan kursi calon legislatif melalui pemilihan umum (pemilu) 9 April 2009 mendatang disusul pemilu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Agenda politik tersebut disinyalir memiliki potensi konflik. Menyadari hal itu, Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, MA mengingatkan semua pihak harus bergerak untuk meredam potensi tersebut agar tidak menjadi kenyataan.

Penegasan ini disampaikan Gubernur kepada wartawan seusai membuka pertemuan Jajaran badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (bakesbangpoldagri) NTB yang mengusung tema mewujudkan kerukunan dalam keberagaman menuju NTB yang beriman dan berdaya saing (BerSaing) di Hotel Grand Legi Mataram Rabu (11/3) kemarin.

Gubernur menyatakan, pemerintah daerah beserta pemerintah kabupaten kota se NTB diharapkan menjelang pemilu ini melakukan kegiatan dialogis secara intensif. Potensi-potensi konflik yang diharapkan dapat diredam melalui pendekatan dialogis tersebut. “Potensi konflik tersebut jangan sampai jadi nyata,” ungkapnya.

Ditambahkan, Pemda NTB menjelang pemilu ini selalu berkoordinasi dengan KPU NTB. Harapannya persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik dalam ditangani sejak dini. Mengenai persoalan surat suara yang rusak diyakini Majdi, KPU NTB bisa menangani masalah itu. Menurutnya, tenggang waktu yang masih tersisa hingga hari pencontrengan mendatang ia yakini dapat digunakan KPU menanganinya. “Itu masih dalam rentang yang wajar, KPU bisa selesaikan hal itu,” yakininya.

Dandim 1606 Lombok Barat (Lobar), Letkol. Arh. Johanes Payung menambahkan pihaknya siap memback up upaya pengamanan selama proses pemilu ini. Jajaran TNI katanya akan turut melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat.

“Do’akan aman-aman saja,” J. Payung. Menurutnya konflik tidak akan terjadi ketika masyarakat sudah sadar akan hukum. Karenanya, yang harus disentuh guna menciptakan situasi yang aman adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting hukum.

Semua pihak lanjutnya harus mengerti persoalan hukum ini. Ditegaskan, terjadinya konflik selama ini akibat oknum yang kurang bertanggungjawab saja. Oknum yang menurutnya tahu aturan atau pura-pura tidak tahu. Menilai kondisi sekarang, J. Payung mengatakan masih cukup aman.

NTP NTB Rendah,

NTP NTB Rendah

Pejabat Deptan Pertanyakan Validitas data BPS

Oleh Rusliadi

Dirjen Budidaya Tanaman Semusim Departemen Pertanian, Agus Hasanuddin mengaku tidak setuju dengan apa yang direlease Badan Pusat Statistik NTB, soal Nilai Tukar Petani (NTP). Terutama di bidang perkebunan. Menurutnya, dilihat secara kasat mata saja di bandingkan dengan NTT, NTB jauh lebih baik. Apalgai dibandingkan dengam provinsi Papua Barat dan Papua.

Hal ini ditegaskan Agus melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Perkebunan NTB Selasa (3/3). Menurutnya, hasil release BPS NTB yang menyebutkan NTB masih kalah indeks NTPnya di banding dua daerah timur itu salah. Pasalnya, dilihat dari komiditas pertanian, khususnya perkebunan NTB selalu unggul.

Catatan BPS seperti dilansir Suara NTB Selasa kemarin, NTP petani secara keseluruhan masih terbilang sangat rendah. Yakni pada angka 95,67. Sedangkan NTT berada pada angka 100,15, Provinsi Papua 103,01 dan Papua Barat 106,24. Khusus untuk subsektor perkebunan, NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) mencapai 94,82.

Angka-angka yang dilansir BPS ini dipertanyakan validasinya oleh Dirjen Budidaya Tanaman semusim ini. Pasalnya, NTB secara nasional produktivitas perkebunannya selalu unggul. Berebeda dengan NTT yang diketahui hanya merupakan daerah sebagian besar kering.

Komoditas pertanian yang dimiliki NTB disebutkan Agus antara lain adalah tembakau, jambu mete, padi, kapas dan banyak lagi komoditas lainnya. Seperti tembakau Virginia, dibanding daerah lain katanya NTB sangat bagus. Bahkan sebenarnya kalau diperjuangkan dari dulu, persoalan cukai tembakau bisa didapat. Selanjutnya, produksi kapas pernah menjadi nomor 2 secara nasional setelah Sulawesi.

Bantahan serupa disampaikan Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. H. Lalu Mawarir Haekal, MM. Ia mempertanyakan kualitas perndataan yang dilakukan BPS NTB, terutama soal komoditas perkebunan.

Menurut Mawarir, NTB sangat bagus dan banyak komoditas potensial yang bisa dikembangkan. Semua komoditas tersebut bisa mengangkat NTP NTB. Bahkan NTB disebut-sebut sebagai sentral kapas di kawasan timur Indonesia.

Dinilai Mawarir, prilaku petani NTB harus dibenahi. Pasalnya kerap, petani ketika ditanya soal hasil panen selalu mengatakan dirinya tidak untung. Padahal, dari hasil produksinya sudah sangat bagus. Dan dinilai tidak jarang selalu meraup untung.

Terkait Kasus Korupsi Dikpora Reformasi PNFI

Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB telah mulai dilakukan reformasi di lingkup Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI). Hal tersebut setidaknya sebagai langkah konkret Dikpora menyikapi dugaan korupsi dana Keaksaraan Fungsional (KF) di lingkup PNFI yang dulu bernama Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga (PLSPO) itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Dikpora NTB, Drs. H. Muhammad Najib, MM. Kepada Suara NTB saat ditemui di sela acara Musorprov KONI NTB di Hotel Lombok Raya Mataram Sabtu (7/3) lalu.

Najib menyebutkan beberapa poin yang akan direformasi. Mulai dari penyusunan program. Program yang dihadirkan dalam kegiatabn PNFI harus benar-benar mengena. Selanjutya, personil alias orang-orang yang menangani PNFI akan dilakukan reformasi. Tidak dijelaskan sekretaris Dikpora NTB ini bentuknya, yang jelas personil-personil yang ada di jajaran PNFI akan direformasi.

Reformasi lainnya adalah terkait mekanisme pelaksanaan dan seleksi proposal lembaga-lembaga yang mengajukan dana ke PNFI. Sebelum diberikan dana, dipastikan adakan diverifikasi terlebih dahulu. Baik itu bentuknya kelompok atau lembaga dan atau organisasi yang mengangani PNFI. Keputusan dalam memberikan bantuan benar-benar akan seleksi secara ketat.

Setelah mengeluarkan dana, Dikpora akan melakukan Monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap lembaga yang menjalankan program PNFI tersebut. Transaransi diharapkan terbentuk sehingga mudah diketahui faktanya. ”Transparansi ini memang kita harapkan kita ketahui sejak awal,” ungkapnya. Terakhir dalam pelaporan kegiatan diharapkan benar-benar sesuai dengan apa yang dicanangkan.

:”Karenanya kita telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis) terkait pemberian bantuan pendidikan,” ungkapnya. Hal itu dilakukan dengan harapan tidak ada keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Tersisa 413 Ribu

Disebutkan Najib, jumlah yang buta aksara yang masih tersisa di NTB sekitar 413 ribu orang. Yakni masih 14 persen dari jumlah usia yang harus dibelajarkan pasca redefinisi buta aksara, dari usia 15 tahun ke atas sampai tidak ada batas usianya.

Terjadinya kasus dugaan korupsi dalam pengentasan buta aksara dimungkinkan jumlah itu bisa bertambah. Pasalnya, dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) terindikasi laporan hasil yang telah dibelajarkan tidak sesuai. Sehingga ada indikasi masih banyak sebenarnya warga NTB yang belum dibelajarkan. Atau dibelajarkan namun tidak mengena, laporan hanya di atas kertas. Sedangkan fakta tidak demikian adanya. ”Kemungkinan bertambah bisa iya bisa tidak, kita lihat nanti,” ungkap Nanjib ketika ditanya soal itu. Dugaan masih banyaknya warga yang sebenarnya tidak atau belum dibelajarkan katanya masih indikasi dan belum diketahui kebenarannya. ”Itu kan masih indikasi. Kalau ditemukan bukti yang autentik, maka bisa jadi 413 ribu itu bertambah,” ” imbuhnya.

Dikpora NTB katanya untuk menuntaskan buta aksara tersebut, ditargetkan 2012 sudah kelar dan tidak ada lagi sisa. Di mana ia harapkan dana yang dialokasikan untuk pengentasan buta aksara ini mencapai minimal 100-150 ribu orang pertahunnya dapat dibelajarkan.(rus)

Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB 2,07

Mataram (Suara NTB)-

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2008 mencapai 2,07 persen. Laju pertumbuhan ini dinilai masih dibawah. Dan dikatakan belum mencapai target pemerintah Proninsi NTB yang menginginkan pertumbuhan mencapai 5-6 persen. “Laju pertumbuhan ekonomi kita masih dibawah target pemerintah,” terang Kapala BPS NTB, Mariadi Mardian, MS.

Gambaran lebih rinci disampaikan Mariadi dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, yang ia sampaikan Senin (2/3) kemarin di Aula BPS NTB. Dijelaskan, LPE 2008 tersebut merupakan angka komulatif sampai dengan triwulan IV 2008. Hanya saja dibandingkan dengan tahun 2007 lalu, dikatakan pertumbuhan ekonomi NTB mengalami peningkatan.

LPE kuartal selanjutnya disampaikan Mariadi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2008 mengalami kontraksi sebesar -1,77 persen disbanding triwulan sebelumnya. Penyebabnya adalah menurunnya pertumbuhan sector pertanian.

Adapun Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada triwulan IV yang dihitung atas dasar harga (adh) berlaku mencapai Rp 9,119 triliun, sedangkan adh Konstan mencapai Rp 4,374 triliun.

Dirinci Mariadi, pada triwulan IV ini sektor pertambangan masih mendominasi kontribusi PDRB NTB. Besarannya mencapai 26,35 persen. Sementara pertanian sebagai leading sektor hanya mampu menyumbangkan 24,02 persen. Sedikit berbeda dengan triwulan sebelumnya, sector pertanian dan pertambangan masing-masing sebesar 26,40 persen dan 27,32 persen.

Pengaruh pertambangan yang ada di Sumbawa, dinilai Mariadi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi NTB. Dari pengamatannya selama ini, setiap terjadi penurunan produksi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB pun turut menurun. Sebaliknya produksi meningkat laju pertumbuhan pun diyakini meningkat.

Fakta terhadap hal ini terjadi pada triwulan IV ini. Di mana terjadi penurunan produksi pertambangan dan penggalian yang berimbas besar juga pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Di mana laju pertumbuhan pertambangan dan penggalian pada triwulan IV secara komulatif -9,66 persen. “Kalau pertambangan menaikkan produksi sebenarnya kita bahkan bisa mencapai pertumbuhan 5-7 persen,” ungkap Mariadi. “Jika melepas sector pertambangan, maka perekonomian NTB tetap akan didominasi sector pertanian,” imbuhnya. (rus)

Laporan FiktifData Buta Aksara di NTB Dimungkinkan Akan Bertambah

Masuknya proses penyidikan atas dugaan korupsi dana keaksaraan fungsional (KF) alias pengentasan buta aksara di NTB disinyalir akan berimbas besar. Selain pada proses hukum yang akan menyeret banyak tersangka, juga pada jumlah warga belajar yang disinyalir belum tuntas. Kemungkinan besar akan bertambah dari data terakhir yang disampaikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) NTB.

INDIKASI ini terlihat dari dugaan korupsi yang sekarang di proses Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dan ada juga yang di proses di Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Diketahui jumlah warga belajar yang dilaporkan fiktif. Artinya, disinyalir banyak sebenarnya penduduk NTB yang masih buta aksara yang tidak tersentuh.

Humas Kejati, Sugiyanta, SH saat menjawab Suara NTB di Mataram Selasa (10/3) kemarin menjelaskan, laporan fiktif yang dimaksudkan adalah semisal ada warga belajar yang dilaporkan 1000 orang namun faktanya tidak demikian. Kemungkinannya, kata Humas Kejati ini memang ada warga belajar yang belum dibelajarkan. “Warga yang belum sebenarnya bisa jadi bertambah begitu juga dengan tersangkanya nanti,” sambungnya.

Indikasi lainnya yang dijadikan pembenaran atas kemungkinan masih banyaknya warga belajar yang belum dibelajarkan adalah dugaan fiktifnya lembaga penyelenggara kegiatan pengentasan buta aksara.

Sekretaris Dikpora NTB, Drs. H. Muhammad Najib, MM kepada Suara NTB beberapa waktu lalu memungkinan adanya penambahan jumlah warga belajar yang sebenarnya belum dibelajarkan. Data terakhir Dikpora NTB menyebutkan sekitar 413 ribu orang yang belum.

Dari data itu, dikatakan Najib mengacu pada proses hukum atas kasus dugaan korupsi mensinyalir masih adanya warga belajar yang sebenarnya belum dibelajarkan. “Kemungkinan bisa bertambah atau bisa tidak, tergantung proses penyelidikan hukum nantinya,” ungkap Najib menambahkan. Menyadari hal itu, sekretaris Dikpora NTB ini mengatatakan Dikpora menargetkan tahun 2012 mendatang dipastikan persoalan buta aksara di NTB sudah tidak ada lagi.

Sebelumnya, Kadis Dikpora NTB, Drs. H. Ma’shum, MM menyebutkan tingginya jumlah buta aksara di NTB mencapai 14 persen dari usia 15 tahun keatas ini menempatkan NTB secara nasional berada pada urutan setara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.

“Karena urutan buta aksara kita ke 32 makanya IPM NTB sama dengan itu,” ucapnya. Buta aksara inilah katanya yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Dikpora NTB agar bisa menggeser IPM NTB sampai ke urutan ke 20-an seperti yang dicita-citakan era Gubernur NTB, KH. M. Zainul Majdi, MA.

Dengan adanya indikasi akan terjadi penambahan warga belajar yang akan dibelajarkan tidak menutup kemungkinan tugas Dikpora akan semakin berat terhadap pengentasan buta aksara yang masih banyak di bumi gora ini. Mampukah? (rus)

Data Pribadi