Atasi Potensi Konflik Pemilu, pemerintah lebih berinisiatif dan toga diharap netral

By

Rusliadi

Mengatasi potensi konflik menjelang pemilihan umum (pemilu) calon legislatif (caleg) 9 April 2009 mendatang dininai tidak hanya cukup dengan memberikan imbauan. Pasalnya dengan hanya memberikan imbauan tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Pemerintah diharapkan lebih punya inisiatif untuk mengatasi fenomena tersebut.

Tokoh Kristen, Yahya Mugiono salah satunya menerangkan pemerintah diharapkan punya inisiatif mengumpulkan para tokoh agama dan para tokoh yang berpengaruh lainyya di tengah masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Upaya memberikan penyadaran ini cukup penting.

Disadari, potensi konflik yang mengancam NTB bisa saja meledak kearah situasi dan kondisi yang tidak diinginkan. Selama ini yang bisa dilakukan tokoh agama terangnya hanya memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Semua pihak diharapkan bisa saling mengerti perbedaan dan saling menghargai satu sama lainnya. Menurut Yahya, terjadinya konflik selama ini tidak lepas dari sikap masyarakat yang mudah sekali terprovokasi.

Setali tiga uang dengan Yahya, TGH. L. Zainuri, LC mengutarakan pemerintah diharapkan lihai mengatasi potensi konflik agar tidak meledak. Melihat situasi sekarang, keterlibatan banyak tokoh agama dalam permainan politik praktis dinilai Zainuri membuat masyarakat sedikit terkota-kotak.

Berangkat dari hal itu, kiranya toga dan toma yang diajak dalam upaya memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat disarankan pada toga yang masih netral. Pemerintah disarankan kandidat doktor yang sekarang menjadi salah satu pengasuh ponpes Nurul Hakim Kediri ini, pemerintah harus menggandeng stakeholder hingga ke tingkat dusun.

Libatkan toga alias tuan guru. Pasalnya, sifat masyarakat NTB selama ini masih sangat menghormati tuan guru. Kembali ditegaskan Zainuri, tuan guru yang dilibatkan adalah tuan guru yang memposisikan diri secara netral. Kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan. ”Takutnya yang dilakukan adalah provokasi,” imbuhnya.

Masyarakat ketika terjadi konflik dinilai tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Tugas tuan guru dan para tokoh agama lainnya bergandengan dengan pemerintah untuk bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat.